Pesangon PHK UU 27 Tahun 2026, Ini Tabel dan Pengali Terbarunya
Berapa pesangon yang diterima karyawan ketika terkena PHK? Pertanyaan ini semakin banyak dicari setelah pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut membawa sejumlah perubahan dalam ketentuan hubungan kerja, termasuk hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja.
Salah satu hal yang menarik perhatian adalah ketentuan pengali pesangon sebesar 1 kali untuk beberapa alasan PHK. Meski demikian, tidak semua pekerja otomatis memperoleh pesangon dengan pengali yang sama. Besarnya kompensasi tetap bergantung pada alasan PHK, masa kerja, komponen upah, serta ketentuan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
Supaya tidak salah menghitung hak kompensasi, penting untuk memahami tabel dasar pesangon, pengali berdasarkan alasan PHK, serta contoh perhitungan yang sesuai dengan ketentuan terbaru.
UU 27 Tahun 2026 Mengatur Pesangon PHK
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi dasar baru dalam pengaturan ketenagakerjaan, termasuk ketentuan pemutusan hubungan kerja dan hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir.
Ketentuan mengenai hak akibat PHK tercantum dalam Pasal 232. Pasal tersebut mengatur bahwa pemberi kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai alasan PHK.
Artinya, perhitungan pesangon tidak cukup hanya melihat berapa lama seseorang bekerja. Alasan PHK juga menentukan faktor pengali yang digunakan untuk menghitung kompensasi.
Tabel Pesangon PHK UU 27 Tahun 2026 Berdasarkan Masa Kerja
Pasal 232 ayat (2) UU 27 Tahun 2026 menetapkan besaran dasar uang pesangon berdasarkan masa kerja. Ketentuan ini menjadi acuan sebelum diterapkan faktor pengali sesuai alasan PHK.
| Masa Kerja | Dasar Uang Pesangon |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 tahun sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 tahun sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 tahun sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 tahun sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 tahun sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Contohnya, pekerja dengan masa kerja 5 tahun memiliki dasar uang pesangon sebesar 6 bulan upah. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja 10 tahun memiliki dasar uang pesangon sebesar 9 bulan upah.
Perlu dipahami bahwa angka tersebut merupakan dasar perhitungan. Jumlah akhir yang diterima pekerja masih harus disesuaikan dengan pengali berdasarkan alasan PHK.
Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja atau UPMK
Selain uang pesangon, pekerja juga dapat memperoleh uang penghargaan masa kerja (UPMK). Besaran UPMK diatur dalam Pasal 232 ayat (3) UU 27 Tahun 2026.
| Masa Kerja | UPMK |
|---|---|
| 3 tahun sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 tahun sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 tahun sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 tahun sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 tahun sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
UPMK memiliki perhitungan tersendiri dan tidak selalu menggunakan pengali yang sama dengan uang pesangon. Karena itu, pekerja perlu memeriksa kedua komponen tersebut secara terpisah ketika menghitung hak PHK.
Daftar Pengali Pesangon PHK UU 27 Tahun 2026
Faktor pengali menentukan berapa kali jumlah dasar pesangon dan UPMK dibayarkan. Berikut ringkasan beberapa alasan PHK beserta faktor pengali yang diatur dalam UU 27 Tahun 2026.
| Alasan PHK | Pengali Pesangon | Pengali UPMK |
|---|---|---|
| Penggabungan atau pengambilalihan, pekerja tidak bersedia melanjutkan | 1 kali | 1 kali |
| Penggabungan atau pengambilalihan, pemberi kerja tidak menerima pekerja | 2 kali | 1 kali |
| Perusahaan tutup karena kerugian terus-menerus selama 2 tahun | 1 kali | 1 kali |
| Perusahaan tutup permanen berdasarkan keputusan pemilik | 1 kali | 1,5 kali |
| Perusahaan tutup karena keadaan memaksa atau force majeure | 1 kali | 1 kali |
| Perusahaan dalam kondisi PKPU atau pailit | 1 kali | 1 kali |
| Pekerja mengajukan PHK akibat perbuatan pemberi kerja | 2 kali | 1 kali |
| Pelanggaran setelah surat peringatan | 1 kali | 1 kali |
| Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja | 2 kali | 2 kali |
| Memasuki usia pensiun | 2 kali | 1 kali |
| Pekerja meninggal dunia | 2 kali | 1 kali |
Tabel tersebut merupakan ringkasan beberapa alasan PHK, bukan keseluruhan kondisi yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan lengkap tetap perlu dilihat berdasarkan pasal dan kondisi pemutusan hubungan kerja yang bersangkutan.
Apakah Pengali Pesangon 0,5 Kali Sudah Tidak Berlaku?
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian pekerja adalah penggunaan pengali pesangon 1 kali pada sejumlah alasan PHK. Dalam ketentuan sebelumnya, beberapa alasan PHK menggunakan faktor pengali 0,5 kali dari uang pesangon berdasarkan masa kerja.
Misalnya, perusahaan yang tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Dalam ketentuan terbaru, pekerja pada kondisi tersebut memperoleh uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan dasar, UPMK sebesar 1 kali, dan uang penggantian hak.
Namun, perubahan ini tidak berarti seluruh pekerja yang mengalami PHK mendapatkan kompensasi dua kali lipat. Pengali 1 kali, 1,5 kali, atau 2 kali tetap bergantung pada alasan PHK dan komponen hak yang diberikan.
Contoh Perhitungan Pesangon PHK Pengali 1 Kali
Untuk mengetahui berapa nominal yang mungkin diterima pekerja, berikut simulasi sederhana menggunakan dasar pesangon dan UPMK sesuai masa kerja.
Contoh 1 Karyawan Masa Kerja 5 Tahun
Seorang karyawan memiliki masa kerja 5 tahun dengan upah bulanan Rp5.000.000. Karyawan tersebut mengalami PHK dengan alasan yang menggunakan pengali pesangon 1 kali dan UPMK 1 kali.
Perhitungannya:
- Pesangon: 6 bulan upah × Rp5.000.000 = Rp30.000.000
- UPMK: 2 bulan upah × Rp5.000.000 = Rp10.000.000
- Total sementara: Rp40.000.000
Jumlah tersebut belum termasuk uang penggantian hak yang mungkin diterima pekerja.
Contoh 2 Karyawan Masa Kerja 10 Tahun
Karyawan memiliki masa kerja 10 tahun dengan upah bulanan Rp6.000.000. Jika alasan PHK menggunakan pengali pesangon 1 kali dan UPMK 1 kali, perhitungannya sebagai berikut.
- Pesangon: 9 bulan upah × Rp6.000.000 = Rp54.000.000
- UPMK: 4 bulan upah × Rp6.000.000 = Rp24.000.000
- Total sementara: Rp78.000.000
Nilai tersebut merupakan simulasi sebelum uang penggantian hak diperhitungkan. Jumlah akhir kompensasi dapat berbeda apabila terdapat hak tambahan atau ketentuan lain yang berlaku.
Komponen Hak Pekerja Selain Uang Pesangon
Dalam PHK, pekerja tidak hanya berhak atas uang pesangon. Pasal 232 ayat (4) UU 27 Tahun 2026 juga mengatur uang penggantian hak atau UPH yang harus diperhitungkan sesuai ketentuan.
Uang penggantian hak dapat mencakup:
- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
- Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja.
- Hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Komponen tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen ketenagakerjaan dan kondisi masing-masing pekerja. Tidak semua pekerja memiliki nominal UPH yang sama.
Dasar Upah untuk Menghitung Pesangon PHK
Dasar perhitungan uang pesangon dan UPMK tidak selalu sama dengan seluruh nominal penghasilan yang diterima setiap bulan. Pasal 234 UU 27 Tahun 2026 mengatur dasar upah untuk perhitungan hak akibat PHK.
Secara umum, dasar perhitungan menggunakan upah pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pekerja sebaiknya memeriksa komponen upah dalam slip gaji dan perjanjian kerja sebelum menghitung pesangon.
Tunjangan tidak tetap yang bergantung pada kehadiran atau kondisi tertentu tidak otomatis menjadi bagian dari dasar perhitungan. Penentuan komponen upah perlu melihat ketentuan yang berlaku dan struktur penghasilan pekerja.
Cara Memeriksa Perhitungan Pesangon dari Perusahaan
Sebelum menyetujui perhitungan kompensasi PHK, pekerja dapat melakukan beberapa pemeriksaan sederhana agar nominal yang diberikan tidak keliru.
- Periksa masa kerja yang digunakan perusahaan dalam perhitungan.
- Pastikan alasan PHK sesuai dengan surat pemberitahuan atau dokumen pemutusan hubungan kerja.
- Cocokkan dasar upah dengan slip gaji dan perjanjian kerja.
- Periksa pengali pesangon dan UPMK sesuai alasan PHK.
- Pastikan uang penggantian hak turut dihitung jika memang terdapat hak yang belum diterima.
- Bandingkan hasil perhitungan dengan ketentuan dalam UU 27 Tahun 2026 dan dokumen ketenagakerjaan yang berlaku.
Jika terdapat perbedaan perhitungan atau perselisihan mengenai hak PHK, pekerja dapat meminta penjelasan tertulis dari perusahaan dan menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku.
