PPh Pasal 22 E-Commerce Berlaku, Benarkah Harga Barang Jadi Lebih Mahal?

Belanja online mungkin terasa sama seperti biasanya, tinggal pilih barang, masukkan ke keranjang, lalu bayar. Tapi di balik transaksi yang kelihatannya sederhana itu, ada perubahan penting yang mulai terasa bagi para penjual online.

Mulai Oktober 2026, mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 e-commerce mulai diterapkan melalui sejumlah marketplace yang telah ditunjuk pemerintah. Besarnya mencapai 0,5 persen dari peredaran bruto yang menjadi dasar pemungutan.

Nah, pertanyaannya sekarang: apakah pajak e-commerce ini otomatis membuat harga barang di marketplace naik? Jawabannya tidak sesederhana itu. Ada beberapa hal yang perlu dipahami, terutama soal siapa yang dikenai pungutan, bagaimana cara pemotongannya, dan apakah penjual akan menaikkan harga jual.

Apa Itu PPh Pasal 22 E-Commerce?

PPh Pasal 22 e-commerce merupakan mekanisme pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang melakukan transaksi melalui platform perdagangan elektronik atau marketplace.

Kalau sebelumnya penjual yang memiliki kewajiban pajak harus mengurus penyetoran pajaknya sendiri, kini marketplace yang ditunjuk dapat melakukan pemungutan secara langsung ketika transaksi berlangsung.

Jadi, istilah yang sering muncul seperti pajak marketplace 0,5 persen, pajak jualan online, atau PPh Pasal 22 marketplace sebenarnya merujuk pada mekanisme pemungutan pajak yang diatur dalam kebijakan tersebut.

Berapa Besaran PPh Pasal 22 Marketplace?

Besaran pungutan PPh Pasal 22 marketplace adalah 0,5 persen dari peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak. Perhitungan tersebut tidak memasukkan PPN dan PPnBM.

Sederhananya, misalnya terdapat transaksi yang menjadi dasar pemungutan sebesar Rp1.000.000. Maka pungutan PPh Pasal 22 sebesar:

0,5% × Rp1.000.000 = Rp5.000

Namun, angka tersebut bukan berarti semua penjual online pasti langsung dipotong 0,5 persen. Ada ketentuan khusus, terutama bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet tertentu.

Apakah Semua Penjual Online Kena Pajak 0,5 Persen?

Tidak semuanya.

Salah satu perlindungan yang diberikan dalam aturan ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang omzetnya masih sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak.

Penjual dengan kondisi tersebut dapat tidak dipungut PPh Pasal 22 sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan omzet sesuai ketentuan kepada marketplace.

Artinya, penjual kecil yang baru merintis bisnis online tidak serta-merta harus melihat seluruh transaksi mereka dipotong pajak 0,5 persen.

Bagaimana Kalau Omzet Sudah Lebih dari Rp500 Juta?

Ketika omzet penjual orang pribadi sudah melewati batas Rp500 juta dalam tahun berjalan, mekanisme pemungutan dapat mulai berlaku sesuai ketentuan.

Karena itu, penjual online perlu memperhatikan total omzet, bukan hanya keuntungan bersih yang masuk ke kantong.

Ini menjadi bagian yang cukup penting karena omzet dan keuntungan adalah dua hal yang berbeda. Toko bisa saja memiliki omzet besar, tetapi margin keuntungan setiap produknya relatif kecil.

Apakah PPh E-Commerce Membuat Harga Barang Naik?

Inilah bagian yang paling banyak bikin penasaran.

Secara aturan, pungutan PPh Pasal 22 merupakan kewajiban perpajakan pedagang. Jadi, penerapan pajak tersebut tidak secara otomatis berarti harga barang harus dinaikkan.

Tetapi dalam praktik bisnis, penjual tentu akan menghitung kembali biaya operasionalnya. Kalau margin keuntungan sudah tipis, tambahan beban administrasi atau pengurangan penerimaan dari setiap transaksi bisa membuat penjual mempertimbangkan ulang harga jual.

Misalnya, sebuah produk dijual Rp100.000 dan menjadi objek pemungutan. Nilai PPh Pasal 22 secara sederhana sekitar Rp500 dari dasar peredaran bruto tersebut.

Bagi toko yang memiliki ribuan transaksi, angka kecil per transaksi tetap bisa terasa ketika dikumpulkan dalam satu bulan. Dari sinilah kemungkinan adanya penyesuaian harga bisa muncul.

Harga Barang Bisa Naik, Tapi Bukan Karena Pajaknya Langsung Ditambahkan ke Pembeli

Penting untuk membedakan antara pajak yang dipungut dari penjual dan pajak yang dibebankan sebagai biaya tambahan kepada pembeli.

PPh Pasal 22 dalam skema marketplace berkaitan dengan penghasilan pedagang. Jadi, mekanismenya bukan seperti biaya pajak baru yang otomatis muncul sebagai baris tambahan di keranjang belanja pembeli.

Kalau kemudian harga produk naik, keputusan tersebut lebih berkaitan dengan strategi penjual dalam mengatur margin, biaya marketplace, biaya promosi, ongkos operasional, dan berbagai komponen lainnya.

Kenapa Pemerintah Menerapkan PPh Pasal 22 Marketplace?

Perubahan ini sebenarnya bukan menciptakan jenis pajak baru. Yang berubah terutama adalah mekanisme pemungutannya.

Dalam mekanisme sebelumnya, pedagang yang memiliki kewajiban pajak harus mengurus pembayaran sesuai ketentuan. Dengan sistem baru, marketplace yang ditunjuk dapat melakukan pemungutan sehingga proses administrasi menjadi lebih terintegrasi.

Model seperti ini juga membuat transaksi digital lebih mudah tercatat dalam sistem perpajakan. Bagi pemerintah, transaksi perdagangan online yang semakin besar memang membutuhkan mekanisme administrasi yang mengikuti perkembangan ekonomi digital.

Marketplace Apa Saja yang Memungut PPh Pasal 22?

Pada pelaksanaan yang dimulai Oktober 2026, terdapat empat penyelenggara marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut, yaitu Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada.

Penunjukan marketplace bukan berarti seluruh platform e-commerce secara otomatis memiliki kewajiban yang sama. Status sebagai pemungut berkaitan dengan penunjukan dan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana Cara PPh Pasal 22 Dipungut?

Dari sisi penjual, mekanismenya dibuat sesederhana mungkin. Marketplace melakukan pemungutan berdasarkan transaksi yang memenuhi ketentuan.

Penjual tidak perlu menganggap prosesnya seperti transaksi pajak manual yang harus dilakukan satu per satu setelah mendapatkan pesanan.

Dalam sistem marketplace, informasi transaksi dan pemungutan pajak dapat tercatat secara elektronik. Bukti pemungutan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan penjual untuk administrasi perpajakannya.

Apakah Pajak yang Dipungut Hilang Begitu Saja?

Tidak.

Perlakuan PPh Pasal 22 yang sudah dipungut bergantung pada status perpajakan penjual. Untuk pedagang yang menggunakan skema PPh Final sesuai ketentuan, pemungutan dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan PPh Final.

Sementara itu, bagi wajib pajak yang menggunakan tarif umum dan memenuhi ketentuan yang berlaku, pungutan tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan.

Karena itu, menyimpan dan memastikan dokumen atau bukti pemungutan dari marketplace tetap penting, terutama ketika penjual melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dan kewajiban pajaknya.

Dampaknya untuk Penjual Online

Bagi seller marketplace, perubahan paling terasa bukan hanya soal nominal pajak. Ada beberapa hal lain yang sebaiknya mulai diperhatikan.

1. Harus Lebih Teliti Menghitung Omzet

Penjual perlu mengetahui berapa sebenarnya peredaran bruto dari bisnis online. Jangan hanya melihat uang yang akhirnya masuk ke rekening setelah dikurangi berbagai biaya marketplace.

Pencatatan omzet yang rapi akan membantu ketika menentukan apakah sudah melewati batas tertentu dan ketika melakukan pelaporan pajak.

2. Margin Keuntungan Perlu Dihitung Ulang

Kalau selama ini harga jual ditentukan sekadar mengikuti kompetitor, sekarang ada alasan tambahan untuk menghitung margin dengan lebih detail.

Harga beli, biaya admin marketplace, biaya iklan, diskon, voucher, biaya pengiriman yang ditanggung seller, retur, hingga pungutan pajak perlu diperhitungkan supaya bisnis tetap sehat.

3. Data Pajak di Marketplace Harus Sesuai

Pastikan informasi perpajakan yang tercantum di akun marketplace tidak asal diisi. Data seperti identitas perpajakan dan dokumen pendukung dapat berpengaruh terhadap bagaimana sistem memperlakukan transaksi.

Dampaknya untuk Pembeli Online

Bagi pembeli, perubahan ini tidak berarti setiap checkout otomatis mendapatkan tambahan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen.

Pungutan tersebut berada pada sisi penghasilan pedagang. Namun, pembeli tetap mungkin melihat perubahan harga apabila seller melakukan penyesuaian harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan.

Jadi, kalau suatu produk yang biasanya Rp100.000 kemudian dijual Rp101.000, misalnya, tidak tepat langsung menyimpulkan bahwa selisih tersebut adalah pajak yang dibebankan langsung kepada pembeli.

Contoh Sederhana Pengaruh Pajak terhadap Harga Jual

Bayangkan sebuah toko menjual produk dengan harga Rp200.000. Jika transaksi tersebut menjadi dasar pemungutan, PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen secara sederhana adalah Rp1.000.

Seller memiliki beberapa pilihan dalam mengelola kondisi tersebut. Bisa mempertahankan harga dan menerima margin yang sedikit lebih kecil, melakukan efisiensi biaya, atau menyesuaikan harga jual.

Inilah alasan mengapa dampak ke harga barang tidak bisa disamaratakan. Setiap toko memiliki struktur biaya, margin, strategi promosi, dan tingkat persaingan yang berbeda.

Penjual Online Sebaiknya Mulai Melakukan Apa?

Daripada menunggu sistem marketplace berubah dan baru panik menghitung, lebih baik mulai merapikan administrasi toko sejak sekarang.

• Periksa kembali data NPWP atau NIK yang terhubung dengan akun marketplace.
• Catat omzet dari seluruh marketplace yang digunakan.
• Pisahkan omzet dengan keuntungan bersih.
• Periksa bukti pemungutan pajak dari marketplace.
• Hitung ulang margin setiap produk.
• Jangan menaikkan harga secara otomatis sebelum menghitung dampaknya terhadap keuntungan.
• Simpan catatan transaksi untuk kebutuhan administrasi dan pelaporan pajak.

Kenapa Seller yang Punya Banyak Toko Harus Lebih Teliti?

Masalahnya sering bukan pada satu toko, melainkan ketika satu penjual memiliki beberapa akun atau berjualan di beberapa platform sekaligus.

Omzet dari berbagai saluran penjualan perlu dicatat dengan baik. Jangan sampai penjual hanya melihat performa masing-masing marketplace secara terpisah tanpa mengetahui total peredaran usaha.

Pencatatan yang terintegrasi akan membuat penjual lebih mudah melihat kondisi bisnis secara keseluruhan dan menghindari kesalahan ketika melakukan administrasi perpajakan.

Apakah Bisnis Online Masih Menarik Setelah Ada PPh Pasal 22?

Pajak memang menjadi salah satu komponen yang perlu dimasukkan dalam perhitungan bisnis, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keuntungan toko online.

Seller yang memiliki pencatatan rapi akan lebih mudah mengetahui produk mana yang benar-benar menghasilkan keuntungan dan produk mana yang sebenarnya hanya terlihat ramai karena omzetnya besar.

Justru dengan adanya perubahan mekanisme pemungutan pajak marketplace, perhitungan seperti harga pokok, margin, biaya iklan, biaya platform, retur, dan keuntungan bersih menjadi semakin penting.

Hal yang Sering Disalahpahami soal Pajak E-Commerce

PPh Pasal 22 Bukan Pajak Baru

Kebijakan ini tidak menciptakan jenis pajak baru. Perubahan utamanya terletak pada siapa yang melakukan pemungutan dan bagaimana prosesnya dijalankan.

Omzet Bukan Sama dengan Keuntungan

Omzet merupakan nilai peredaran usaha, sedangkan keuntungan adalah hasil setelah memperhitungkan biaya-biaya bisnis. Keduanya jangan sampai tertukar ketika menghitung kondisi toko.

Tidak Semua Penjual Orang Pribadi Langsung Dipungut

Penjual orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak dapat memperoleh pengecualian pemungutan sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.

Harga Barang Tidak Otomatis Naik 0,5 Persen

Besarnya pungutan pajak dan harga jual adalah dua hal yang berbeda. Seller tetap memiliki strategi sendiri dalam menentukan harga berdasarkan biaya dan margin bisnisnya.

Apa yang Perlu Diperhatikan Saat Berjualan di Marketplace?

Mulai sekarang, penjual online sebaiknya tidak hanya mengejar jumlah pesanan. Angka omzet memang terlihat menarik, tetapi yang lebih penting adalah mengetahui berapa keuntungan sebenarnya setelah seluruh biaya diperhitungkan.

Dengan memahami PPh Pasal 22 e-commerce, seller bisa lebih siap menghadapi perubahan administrasi pajak marketplace tanpa asal menaikkan harga atau menganggap seluruh pungutan sebagai biaya tambahan yang harus langsung dibebankan kepada pembeli.